Menolak Kenaikan Tarif Pajak PPN 12%, Mahasiswa Ancam Demo Serentak

Indramayu - Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dikabarkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 mendatang. Dengan kenaikan pajak ini, masyarakat harus merogoh kocek lebih besar untuk membeli barang maupun jasa.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan menolak keputusan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Koordinator Pusat BEM SI Satria Naufal, ia meminta Presiden Prabowo agar membatalkan keputusan yang menyengsarakan rakyat tersebut, dan mendesak agar Presiden Prabowo tetap merealisasikan ucapannya pada era pemerintahannya, yaitu menyejahterahkan rakyat.

Sumber: CNN Indonesia

“Jelas kami meminta untuk dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo harus linear dengan kebijakannya dengan bicara keejahteraan rakyat.” Ucap Satria, Sabtu (21/12).

Para aktivis mahasiswa berencana akan menggelar aksi demo penolakan jika desakan yang disampaikan ini tidak digubris oleh pemerintah. Satria pun menjelaskan sikap para mahasiswa menolak keputusan kenaikan tarif pajak PPN 12% karena tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang dialami Indonesia.

Ia menyinggung tingkat pendapatan masyarakat yang masih tergolong rendah, serta tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi. Hal tersebut akan semakin menyulitkan rakyat menengah kebawah.

“Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik 12% ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan yang luas. Ini akan menurunkan daya beli masyarakat.” Ujar Satria. 

(nrl, tra, hbb)